Penyalahgunaan Wewenang, Pemerintahan Bungo Tabrak Undang Undang dan Perda

0
131

RBI – Jambi Bupati sebagai pemimpin masyarakat suatu kabupaten seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi masyarakatnya, menjadi salah satu pilar dalam menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman, tertib dan damai, sehingga masyarakat bisa tenang dan tentram dalam setiap proses pembangunan dan menanti proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawabnya.

Namun kondisi tersebut malah tidak diinginkan Pemerintahan Kabupaten Bungo, pasalnya masyarakat diresahkan dengan tindak tanduk Bupatinya sendiri yang dengan sengaja merusak aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait Pemilihan Rio (Kepala Desa).

Setidaknya, Pemerintahan Bungo diduga kuat melanggar Pasal 153 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan terang-terangan menginjak-injak Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio yang kemudian telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil pengawasan DPRD Muaro Bungo terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, sangat jelas bahwa Pemerintahan Bungo melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu dengan tidak taat aturan yang mengatur Tugas Panitia Kabupaten Pemilihan Rio sebagai fasilitator penyelesaian permasalahan pemilihan Rio sesuai yang tertuang di Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Perda Nomor 10 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015.

Bukannya sebagai Pemberi Pedoman, Bimbingan, Arahan dan Supervisi seperti yang diharapkan di dalam Pasal 2A Ayat (2) Huruf f Perda Nomor 10 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015, Pemerintahan Bungo malah mengintervensi dengan menetapkan Bakal Calon Rio Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Hal-hal tersebut sesuai dengan Surat DPRD Muaro Bungo, Nomor : 170/577/DPRD yang ditujukan kepada Bupati Bungo, tanggal 9 Juli 2018.

Keresahan masyarakat dipicu oleh Surat Bupati Nomor : 140/757/DPMD tanggal 28 Juni 2018 perihal Penetapan Bakal Calon Rio Dusun Ujung Tanjung yang seharusnya penetapan bakal calon Rio tersebut adalah kewenangan penuh Panita Pemilihan Rio Tahun 2018 Dusun Ujung Tanjung.

Penyalahgunaan wewenang berupa intervensi Pemerintahan Kabupaten tentunya merupakan kekeliruan yang sangat fatal, menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam dan tentunya juga merusak tatanan demokrasi yang sudah diciptakan bersama.

Kekecewaan tersebut sangat menggerus kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan Kabupaten Bungo, apalagi hingga pada saat pelaksanaan pemilihan Rio yang sudah ditetapkan jadwalnya sampai saat ini, masih juga belum terlaksana Penyelenggaraan Pemilihan Rio di Dusun Ujung Tanjung.

Masyarakat berharap pihak pihak yang terkait berinisiasi untuk menyelesaikan polemik yang ada, dan memperlihatkan niat yang tulus dalam memperjuangkan hak hak masyarakat yang tertindas, tentunya dalam kondisi ini masyarakat dusun Ujung Tanjung tetap menjadi KORBAN yang paling dirugikan. (Kaperwil-Marwiya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here