PANDANGAN ATAS TERJADI COVID 19,RUU OMNIBUS LAW DAN NASIONAL PEKERJA

0
104

Radarbhayangkaraindonesia.com 6 April 2020.Persoalan pandemi covid19 Dangan nasip buruh saat ini memng menjadi problem yang tak mudah di pecahkan tetapi pemerintah harus memberikan perlindungan baik secara ekonomi maupun sosial..
Untuk saat ini di satu sisi pemerintah menyarankan agar semua rakyat Indonesia berdiam diri di rumah dan jika melakukan kegiatan wajib menjaga jarak atau berjauhan,di sisi lainnya pekerja buruh harus bekerja melakukan rutinitas seperti biasa di perusahaan,artinya pekerja buruh tetap keluar rumah dan melakukan kegiatan berbaur dengan pekerja lainnya tak dapat mengikuti protokol dari pemerintah soal penanggulangan covid19…memng saat ini dampak secara ekonomi bagi pekerja buruh belum mutlak menjadi persoalan yang berat tatapi pekerja buruh sudah merasakan kurangnya penghasilan akibat pengurangan jam kerja atau jam lembur,walau pada umumnya saat di kota Medan belum di lakukan PHK maupun di lakukan perumahan bergantian secara masal ,namun wacana untuk di rumahkan sudah mulai di laksanakan demi mengikuti arahan dan instruksi pemerintah dan tentunya juga akibat dampak kebijakan pemerintah itu juga membuat produksi kurang laku di pasaran,maka mau tak mau perusahaan pasti akan melakukan penurunan produksi yang imbasnya adalah pengurangan jam lembur dan bisa sampai merumahkan perkeja dan memPHK pekerja..
Bila kita melihat dari sisi sosial buruh juga termasuk pejuang di garis depan seperti para medis di rumah sakit tapi resikonya tak jauh beda dengan apa yang di rasakan perkaja buruh,jika paramedis berjuang di sisi penanggulangan pandemi covid19, maka buruh berjuang mempertahankan kondisi ekonomi bangsa ini untuk tetap terjaga.. perjuangan dan pengorbanan jika demi kebaikan Bangsa dan semua rakyat Indonesia pekerja buruh tetap tersenyum melakukan pekerjaan tanpa menghiraukan keselamatannya di tengah2 ganasnya wabah virus Corona dan itu juga masih di tambah rasa keprihatinannya atas akan tetap di sahkannya UU Omnibus law yang sudah menjadi rahasia umum merupakan produk UU husus klaster ketenagakerjaan yang akan mengsengsarakan pekerja buruh di kemudian hari,dalam kondisi seperti saat ini sebenarnya pekerja buruh berharap agar untuk lebih konsentrasi dalam perperangan melawan pandemi dan mempertahankan ekonomi bangsa,seharusnya pembahasan UU Omnibus law agar di batalkan agar pekerja buruh tidak semakin menderita,namun kenapa para bapak2 yang terhormat di gedung DPR tetap akan melanjutkan pembahasan UU Omnibus law untuk di dahkan,maka serasa di samabar petir di siang bolong karena selain merasakan kepedihan berperang mempertahankan hidup keluarga dan perekonomian bangsa ini pekerja buruh juga harus menerima kenyataan pahit atas akan di lanjutkanya pengesahan UU Omnibus law yang jelas merugikan kepentingan perja buruhcdi masa yang akan datang…
Atas dasar itu semua..harapan saya kepada pemerintah dan DPR..
Pertama mohon di batalkan pembahasan UU Omnibus law klaster ketenaga kerjaan sampai adanya kesepakatan yang sejalan anatara pengusaha pemerintah dan pekerja buruh.
Kedua, dengan kondisi pandemi covid19 ini perhatikan kesehatan dan keselamatan para pekerja buruh saat ini,lakukan pengawasan di setiap perusahaan2 karena saya yakin tak semua perusahaan telah melaksanakan protokol dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan industri.
Ketiga, perkerja buruh juga bukan rakyat2 yang sejahtera dan terpenuhi semua kebutuhan hidupnya dalam keluarga,apa lagi pengurangan jam lembur yang sudah di lakukan tentunya mengurangi pendapatan pekerja buruh,oleh karena itu harapan saya selain dari apa yang saya sebutkan di poin satu dan dua,pemerintah juga perlu memberikan bantuan para pekerja buruh yang terkena dampak dari kebijakan atas covid19 saat ini,karena dari semua kebijakan bantuan pemerinta antara lain peringanan tantang kredit kendaraan maupun pinjaman,kebijakan subsidi listrik serta bantuan sembako lainnya pekerja buruh tak masuk di dalamnya padahal dampak dari kebijakan covid19 ini juga berdampak pada penghasilan pekerja buruh..ujar menurut pandangan GIMIN ketua DPC f sp lem SPSI kota Medan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here