Kegiatan Rapat Paripurna Ke-5 T.A 2018

0
79

RADAR BI-ACEH TAMIANG, Kegiatan rapat paripurna ke-5 dengan agenda penyampaian pemandangan umum anggota dewan (Fraksi – Fraksi) terhadap rancangan qanun pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Aceh Tamiang T.A 2018 yang bertempat di ruang sidang utama DPRK Kabupaten Aceh tamiang jln. Ir. Juanda Desa Bundar kecamatan. Karang Baru, Selasa (28/05/2019).

Pembukaan Acara Sidang paripurna oleh ketua DPRK Atam Fadlon, dan dilanjutkan Penyampaian Pemandangan Umum Anggota Dewan ( Fraksi – Fraksi ) Terhadap Rancangan Qanun Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tamiang T.A 2018 yang di sampaikan oleh masing – masing Ketua Fraksi.

Di awali Penyampain pandangan umum dari Fraksi Partai Aceh,”Mengawali Pemandangan Umum ini saya sampaikan, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Aceh untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi ini Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati atas Penyampaian Nota Laporan Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 pada Sidang Paripurna Pertama.

“Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntable dan Transparan sesuai dengan Prinsip Good Governance dan Clean Governance, dan dengan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (l) huruf d, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang pertanggung/awaban pelaksanaan APBD kepada DPRK untuk dibahas bersama.

“Memperhatikan Pengantar Bupati Aceh Tamiang mengenai Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018, yang terdiri atas Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. l.163.526.177.300,85( Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah Delapan Puluh Lima Sen ) atau sebesar 98,97 Persen dari Total Target Anggaran Pendapatan Tahun 2018, dengan rincian:,Pendapatan Asli Daerah, mencapai 11,97 persen dari total realisasi pendapatan daerah atau sejumlah Rp. 139.261.84l.911,61 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah Enam Puluh Satu Sen).

“Pendapatan Transfer, mencapai 85,11 persen dari total realisasi pendapatan daerah atau sejumlah Rp. 990.240.255.389,24 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Empat Sen).

“Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, mencapai 2,92 persen dan’ total realisasi pendapatan daerah atau sejumlah Rp. 34.024.080.000,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 1.124,418,267,064,03 ( Satu Trilyun Seratus Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Empat Rupiah Tiga Sen) Pembiayaan Pada Tahun 2018 terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp. 15.929.943.908,32 ( Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah Tiga Puluh Dua Sen ). Pada Pos Pembiayaan DaerahTahun Anggaran 2018, yang berasal dari Realisasi Penerimaan Daerah sebesar Rp. l7.797.692.694,32 ( Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Dua Sen ). Atau mencapai 71,19 persen dari total target anggaran penerimaan, yang merupakan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan untuk realisasi Pengeluaran Daerah Pada Tahun 2018 sebesar Rp. l.867.748.786,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Yang berasal dari Pembayaran Pokok Utang, sehingga sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA) Tahun 2018 sebesar Rp. 55.037.854.l45,l4 ( Lima Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah Empat Belas Sen ).

“Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Saudara Bupati Aceh Tamiang agar dapat memberikan penjelasan tentang pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp. l.867.748.786,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Siapa yang berhutang, kepada siapa hutang dibayar, kronologis kenapa bisa terjadinya hutang, besaran jumlah hutang keseluruhan, sejak kapan hutang tersebut terjadi dan sampai kapan. Sudah sejauh mana kita mengelola aset daerah berupa tanah, pada tahun 2018 ini, berapa yang sudah memiliki hak milik pemerintah daerah dan berapa yang belum memiliki hak milik, jika memang belum memiliki hak milik apa kendalanya. Hasil pelelangan kendaraan bermotor milik pemda Tahun 2018 disetor kemana dan berapa jumlah uang yang disetorkan.

Fraksi Partai Aceh juga meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk memberikan perhatian terhadap pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 20l8 dan catatan catatan hasil pemeriksaan BPK, serta perkenankanlah kami untuk menyampaikan saran dan masukan yaitu:

1). Efisiensi dan efektivitas anggaran juga dilakukan pada saat perencanaan anggaran agar perencanaan anggaran lebih terarah dan maksimal;

2). Diharapkan pada setiap SKPK yang bekaitan langsung dengan pengelolaan barang milik daerah (aset) untuk dapat mendata aset tersebut dan di kelola dengan baik sehingga bisa meningkatkan PAD baik dari sektor tanah, bangunan, retribusi, kredit untuk usaha golongan menengah ke bawah, agar PAD bisa lebih efisien dan efektif.

3). Penatausahan Aset Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan upaya-upaya: Inventarisasi dan Dokumentasi Aset, Legalisasi Aset, Eksistensi Aset, Struktur Penyelenggara Aset yang profesional dan efisien, Pemanfaatan aset dan Pengamanan Aset, kerjasama dan Penyelesaian kasus atau sengketa atas Aset,

4). Mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia, diharapkan kepada Badan Anggaran benar benar mampu menentukan skala prioritas terhadap program program yang akan dilaksanakan, mampu menentukan dan mempercepat program program yang lebih mendesak demi kebutuhan masyarakat dan bukan karena kepentingan pribadi segelintir orang, serta dapat menunda program program yang tidak terlalu mendesak, disini kami melihat banyak sekali program usulan SKPK yang tidak efektif dan hanya menghambur hamburkan dana, bukan malah menyentuh kepentingan masyarakat.

5). Untuk yang kesekian kalinya kami menghimbau kepada kita semua marilah sama sama kita mengirit anggaran yang ada karena kedepan masih banyak yang harus kita pikirkan untuk kepentingan pembangunan daerah.

6). Optimalisasi promosi pariwisata serta kualitas informasi yang disajikan kepada wisatawan agar dapat tergali potensi-potensi alam yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat mendongkrak Pendapatan Anggaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Selanjutnya Penyampain pandangan umum dari Fraksi Merah Putih,” Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan
Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Bupati terhadap Rancagan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 Yang dibacakan oleh Saudara Sekretaris Daerah.

“Pada kesempatan ini juga, masih di awal bulan Ramadhan perkenankan Fraksi Merah Putih mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa. Semoga Ramadhan betuI-betul membawa peningkatan bagi kita dalam amal ibadah dan kerja-kerja legislatif Selanjutnya, Fraksi Merah Putih akan menyampaikan beberapa masukan dan catatan penting terhadap Rancangan Qanun ini. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, DPRK, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat) dalam menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

“Dalam memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Qanun terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018, Fraksi Merah Putih mengawali dengan memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati atas beberapa pencapaian yang sudah diraih Diantarannya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018. Pencapaian WTP ini diharapkan dapat terus dipertahankan di masa-masa mendatang dan kualitas serta manajemen laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus diperbaiki sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

“Fraksi Merah Putih juga memberikan beberapa catatan kritis terhadap kinerja pengelolaan APBK Tahun Anggaran 2018 agar menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan APBK dan kinerja daerah di tahun-tahun mendatang. Pertama, Fraksi Merah Putih mempertanyakan masih besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yaitu Rp.55.037.854.145,(lima puluh lima milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) Sektor pencapaian realisasi target Pendapatan Daerah sebesar 11,97 % dan realisasi Pendapatan Asli Daerah 97 % dari target PAD adalah suatu hal yang belum dapat diapresiasi karena secara umum pencapaian target dari sektor PAD hanya 62 % dan secara factual pencapaian target PAD ini dibawah 50%. Hal ini disebabkan terlalu rendahnya target yang ditetapkan dari potensi pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana pajak daerah terealisasi sebesar 100 % dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga sebesar 100 %. Dan capaian yang paling rendah dari sektor PAD ini adalah dari lain-Iain pendapatan asli daerah yang sah yaitu hanya 27 %.

“Fraksi Merah Putih berpendapat bahwa salah satu ketidak efektifan dalam pengelolaan APBK dan lemahnya penyerapan anggaran adalah penempatan pejabat pimpinan SKPK yang masih kurang tepat dan kompetensi yang tidak sesuai. Oleh karena itu Fraksi Merah Putih memandang perlu agar Bupati melakukan Perintah kepada SKPK agar dapat merealisasikan atau penyerapan APBK disetiap SKPK laksanakan pada awal januari terhadap belanja publik, agar lapangan kerja tercipta dan perputaran perekonomian berjalan baik karena APBK adalah sumber perekonomian rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, kalau gaji ASN hanya dapat membayar setiap bulannya sementara ASN Kabupaten Aceh Tamiang banyak yang tinggal diluar Kabupaten Aceh Tamiang sementara belanja Honor Daerah, ADD dan belanja publik belum terealisasi sampai bulan mei.

“Demikian Pemandangan Umum Fraksi Merah Putih terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Bupati serta jajarannya.

Selanjutnya Penyampain pandangan umum dari Fraksi Tamiang Sekate mengatakan ,” Sebelum menyampaikan Pandangan Umum, izinkanlah kami dari Fraksi Tamiang Sekate mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 Hijriyah, Minal Aidin Walfaizin Mohon Maaf lahir dan batin, semoga kita semua yang berhadir di ruang sidang Utama yang mulia ini diberikan kekuatan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas Ibadah kita di bulan Ramadhan ini, sehingga di hari kemenangan nanti kita meniadi manusia yang bersih dan suci dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan, aminn, dan kami juga dari Fraksi Tamiang Sekate mengucapkan selamat kepada KIP dan Seluruh lembaga PeIaksana Pemilu atas tenaksananya Pemilu yang damai dan adil.

“Dengan suksesnya Pesta Demokrasi yang terbesar dalam sejarah Negara republik Indonesia ini, dimana pelaksanaan pada periode ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan secara serentak yaitu Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, semoga dalam pelaksaannya yang damai, jujur dan adil akan dapat membawa bangsa ini kedepan menjadi bangsa yang kuat, mandiri, di hormati dan disegani oleh bangsa bangsa yang lain diseluruh dunia.

“Mengawali penyampaian pandangan umum pada hari ini. sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum kami atas nama Fraksi Tamiang Sekate tentang Penyampaian Rancangan Qanun Penanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018.

“Adapun hasil dan penyampaian Rancangan Qanun Penanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :
ANGGARAN PENDAPATAN Rp. (1.163.526.177.300,85) (Satu Triliyun, Seratus Enam Puluh Tiga Milyar, Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta, Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu, Tiga Ratus Rupiah, Delapan Puluh Lima Sen), ANGGARAN BELANJA Rp (1.124.418.267.064,03) (Satu Triliyun, Seratus Dua Puluh empat Milyar, Empat Ratus Delapan Belas Juta, Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu, Enam Puluh Empat Rupiah, Tiga Sen), PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. (17. 792.692.694,32) (Tujuh Belas Milyar, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta, Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu, Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah, tiga Puluh Dua Sen) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. (1 .867.748.786,00) (Satu Milyar, Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan ribu, Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)
Pembiayaan Netto Rp (15.929.943.908,32) (Lima Belas Milyar, Sembilan ratus Dua Puluh Sembilan Juta, Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga, Sembilan Ratus Delapan Rupiah, Tiga Puluh Dua Sen)

“Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp. (55.037.854.145,14) (Lima Puluh Lima Milyar, Tiga Puluh Tujuh Juta, Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu, Seratus Empat puluh Lima rupiah, Empat Belas Sen), Menanggapi Penyampaian Rancangan Qanun PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018, Selanjutnya kami mendengar, menelaah pidato Bupati Aceh Tamiang memang disana sini masih banyaknya yang harus segera di perbaiki dan dicarikan solusinya selain itu kelemah-kelemahan yang kita miliki harus menjadi semangat bagi kita untuk berbenah diri demi terciptanya masyarakat Aceh Tamiang yang sejahtera dan masyarakat yang madani dan kami berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati dapat menjalankan visi misinya dengan baik dan transparan juga jadikan Visi misi tersebut sebagai acuan didalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam meraih keberhasilan membangun Kabupaten Aceh Tamiang.

“Setelah kami evaluasi, kami dari Fraksi Tamiang Sekate menyimpulkan, Kami ingin menanyakan perihal tentang Pelelangan asset pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah, alokasi Anggaran yang telah terserap berapa dan apakah anggarannya telah di setor ke rekening Kas daerah.

“Kemudian perihal Program Bantuan Replanting untuk peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit bagi masyarakat yang merupakan program bantuan dari Kementerian Perkebunan dan Kehutanan, capaian program tersebut sudah sejauh mana?

“Fraksi Tamiang Sekate juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat meningkatkan kinerja terutama pada sektor Pendidikan, karena masih banyak sekolah sekolah di Aceh Tamiang yang masih belum terselesaikan statusnya, juga dari segi pemerataan guru pengajar yang belum merata terutama untuk daerah daerah yang jauh dari Pusat Pemerintahan, juga keadaan meubiler sekolah yang masih sangat minim, kami ingin menanyakan program program apa apa saja yang telah dilaksanakan sepeni dalam penyampaian pidato Kepala Daerah pada Paripurna Keman’n bahwasanya terdapat anggaran ( 34.024.080.000,00) ( Tiga Puluh Empat milyar, Dua Puluh Empat Juta, Delapan Puluh ribu Rupiah)

“Demikianlah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Tamiang Sekate Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tehadap Penyampaian Rancangan Qanun Penanggung jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas semua kekhiIafan dan kekurangan dalam penyampaian”,tutupnya.

 

(SyamRBI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here